Mar 21, 2012
syariahmuamalah
Comments Off

PERKEMBANGAN LEMBAGA KEUANGAN SYARIAH

Al-Qur’an sebagai sumber hukum umat Islam cukup banyak menyinggung hal yang berkaitan dengan keuangan,namun Al-Qur’an tidak secara spesifik berbicara tentang lembaga keuangan. Di dalam Al-Qur’an lebih membahas tentang akhlaq/etika yang berkaitan dengan masalah keuangan, antara lain kepercayaan (amanah), keadilan (‘adalah), kedermawanan (ikhsan), amar ma’ruf nahi munkar, dan teguran (tawsiah). Lembaga keuangan syariah yang berbentk sebuah institusi adalah ketika Rasulllah mendirikan Baitulmal saat pemerintahan Islam di Madinah. Pada masa itu, Baitulmal merupakan lembaga penyimpan kekayaan negara, jga memiliki fungsi menerima pendapatan dan mengeluarkan perbelanjaan negara.
Pada masa Khulafaurrasyidin, Baitulmal berkembang dalam hal jumlah kekayaan yang dikelola dan fungsi yang dijalankan. Lembaga ini kemudian dikembangkan secara administrasi dan dibentuk dewan-dewan untuk ketertiban administrasi. Selanjutnya, mulaiDdinasti Abasiyah, fungsi Baitulmal bertambah dan mengeluarkan kebijakan moneter. Hingga pada saat runtuhnya Dinasti Usmaniyah di Turki, nama Baitulmal tidak lagi muncul sebagai pusat pengaturan fiskal dan moneter.

1. Lembaga Keuangan Syariah Modern
Pada tahun 1963, di desa Mit Ghamr, salah satu desa di wilayah Mesir, dibentuk sebuah lembaga keuangan pedesaan yang bernama Mit Ghamr Bank yang dipelopori oleh seorang ekonom yang bernama Dr. Ahmad El Najjar. Dan ternya lembaga ini sukses besar, baik dalam penghimpunan modal dari masyarakat maupun dalam penyaluran modal kepada masyarakat. Dalam operasinya, Mit Ghamr Bank tidak membebankan bunga kepada peminjam maupun membayar bunga kepada penabung. Bank ini melakukan investasi secara langsung maupun dalam bentuk kemitraan dengan pihak lain yang kemudian membagi keuntungan kepada para penabung
Keberhasilan Mit Ghamr Bank menginspirasi banyak pihak untuk melakukan hal yang sama, salah satunya adalah Organisasi Konferensi Islam (OKI) yang beranggotakan pemerintah berbagai negara berpenduduk Muslim mendirikan Islamic Development Bank (IDB) pada tahun 1973 dan mulai beroperasi tahun 1975 dengan kantor pusat di Jeddah. Setelah IDB beroperasi, berbagai bank syariah tumbuh dan berkembang di berbagai negara termasuk di Indonesia dengan pendirian Bank Muamalat pada tahun 1992.

B. LEMBAGA-LEMBAGA PENDUKUNG BANK SYARIAH DITINGKAT INTERNASIONAL
1. Islamic Developmen Bank
Merupakan lembaga keuangan internasional yang didirikan berdasarkan deklarasi hasil konferensi menteri-menteri keuangan negara-negara Muslim di Jeddah pada bulan Desember 1973, diresmikan pada bulan Juli 1975 dan mulai beroperasi pada bulan Oktober 1975. Tujuan dari didirikannya IDB adalah untuk mendorong kemajuan pembangunan ekonomi dan sosial negara-negara anggota dan komunitas Muslim secara bersama-sama berdasarkan prinsip-prinsip syariah.
Dukungan paling besar dari IDB terhadap perkembangan perbankan syariah adalah memfasilitasi berbagai riset dan pengembangan (R & D) dalam bidang ekonomi, keuangan dan perbankan Islam. Dan khusus intuk itu, IDB mendirikan lembaga bernama Islamic Research and Training Institute (IRTI).

2. Accounting and Auditing Organization for Islamic Financial Institution
Merupakan lembaga internasional yang bersifat otonom dan non-profit yang menyiapkan berbagai standar akuntansi, audit, tata kelola (goverance), etika dan syariah bagi lembaga-lembaga keuangan Islam. Didirikan berdasarkan kesepakatan yang ditandatangani oleh beberapa lembaga keuangan Islam pada tanggal 26 Februari 1990 di Aljazair. Pendirian lembaga ini didasari oleh tidak memadainya standar akuntansi intenasional yang ada selam ini dalam memenuhi kebutuhan lembaga-lembaga keuangan syariah dunia.
Berbagai standar yang dikeluarkan oleh AAOIFI telah dijadikan sebagai acuan oleh lembaga regulator di berbagai negara. Bahkan beberapa negara menjadikan standar AAOIFI bersifat mandatory (wajib) untuk diikiti.
3. International Islamic Financial Market
Lembaga internasional yang didirikan untuk mengembangkan pasar modal dan pasar uang syariah secara global dan selanjutnya diharapkan dapat mengembangkan pasar sekunder untuk instrumen keuangan syariah global. Didirikan atas usaha bersama lembaga moneter dan Bank Sentral Bahrain, Brunai, Indonesia, Malaysia, Sudan dan IDB pada tanggal 13 November 2001 dan mulai beroperasi pada 11 Agustus 2002 berpusat di Bahrain. Fokus bidang garap IIFM saat ini adalah;
a. Standarisasi pasar primer dan sekunder syariah terkait dengan kontrak dan produk
b. Pengembangan intrumen kepatuhan syariah dalam sistem menejemen likuiditas dan perdagangan internasional yang meliputi infrastruktur perdagangan, clearing dan settelement.
c. Melakukan riset dan pengembangan dalam pasar modal dan pasar uang jangka pendek.

4. Islamic Financial Services Board
Lembaga internasional penyusun standar bagi lembaga pengatur dan pengawas yang memiliki kepentingan dalam mendorong stabillitas dan kemajuan industri jasa keuangan syariah yang meliputi perbankan, pasar modal, dan asuransi. Didirikan pada tanggal 3 November 2002, hingga tahun 2006 kenggotaan IFSB telah berjumlah 94 anggota.
Standar yang dikembangkan oleh IFSB diperuntukkan sebagai acuan pengelolaan banh syariah oleh pembuat kebijakan bidang perbankan syariah. Dengan demikian, bank syariah perlu memperhatikan standar-standar yang telah dikeluarkan oleh IFSB.

C. LEMBAGA-LEMBAGA KEUANGAN SYARIAH DI INDONESIA
1. Bank Umum Syariah, Bank Pembiayaan Rakyat Syariah, dan Usnit Usaha Bank Konvensional
BUS adalah bank syariah yang kegiatannya memberikan jasa dalam lalu lintas pembayaran. Sementara itu, BPRS adalah benk syariah yang melaksanakan kegiatan usahanya tidak memberikan jasa lalu lintas pembayaran. Berdasarkan UU Perbankan Syariah No. 21 Tahun 2008, disebutkan bahwa bank konvensional yang hendak melaksanakan usaha syariah harus membentuk Unit Usaha Syariah (UUS) yang khusus beroperasi dengan menggunakan sistem syariah.
2. Baitulmal wat Tamwil
Atau disebut juga dengan “Koperasi Syariah”, merupakan lembaga keuangan syariah yang berfungsi menghimpun dan menyalurkan dana kepada anggotanya dan biasanya beroperasi dalam skala mikro.
3. Asuransi Syariah
Asuransi syariah memiliki kaitan erat dengan bank syariah. Berbagai pembiayaan yang disalurkan oleh bank syariah umumnya diasuransika dengan menggunakan skema syariah. Praktik asuransi ini dilakukan oleh bank syariah untuk mengantisipasi kegagalan bayar pembiayaan nasabah karena faktor meninggalnya nasabah maupun faktor lainnya yang disepakati dalam asuransi.
4. Pasar Modal Syariahreksa Dana Syariah
Merupakan tempat perusahaan menerbitkan surat berharga, baik berupa saham maupun obligasi, agar memperoleh dana dari investor. Sejauh ini, untuk menyalurkan kelebihan likuiditasnya dipasar modal, bank syariah diizinkan sebatas pada pembelian obligasi syariah atau biasa disebut dengan Sukuk.
5. Reksa Dana Syariah
Merupakan perusahaan sekuritas yang khusus memfasilitasi investor untuk menginvestasikan dananya pada surat berharga yang memenuhi kriteria syariah. Kerja sama dengan reksa dana syariah juga dijalin oleh bank syariah ketika hendak mengeluarkan saham atau obligasi di pasar modal guna mendapatkan dana dari masyarakat.
6. Ar-Rahnu
Atau “Pegadaian Syariah” merupakan lembaga pegadaian yang beroperasi sesuai dengan prinsip syariah.
7. Lembaga Amil Zakatdan Badan Amil Zakat
Merupakan lembaga amil zakat yang diakui keberadaannya oleh pemerintah Indonesia. LAZ didirikan oleh masyarakat, sedangkan BAZ didirikan oleh pemerintah. Berdasarkan UU Perbankan Syariah, bank syariah dapat menjalankan fungsi sosial dalam bentuk lembaga Baitulmal, yaitu menerima dana yang berasal dari zakat, Infaq dan Shadaqah (ZIS) ataupun dana sosial lainnya untuk disalurkan kepada pengelola zakat.

D. INSTITUSI PENDUKUNG PENGEMBANGAN PERBANKAN SYARIAH DI INDONESIA
1. Bank Indonesia
Bank Indonesia merupaka regulator bagi perkembangan seluruh bank umum dan BPR di Indonesia, termasuk BUS dan BPR syariah. Sebagai regulator, BI telah mengupayakan adanya payung hukum bagi berkembangnya bank syariah di Indonesia, yaitu dengan memasukkannya istilah prinsip syariah dalam undang-undang No. 10 tahun 1998 tentang perbankan.
Secara khusus, BI membuat Cetak Biru Perbankan Syariah yang dijadikan acuan pengembangan bank syariah dari tahun 2003 hingga 2011. Pada pertengahan tahun 2008, pengaturan Bank Syariah dimuat dalam undang-undang tersendiri, yaitu UU No. 21 Th 2008 tentang Perbankan Syariah
2. Dewan Syariah Nasional-MUI dan Dewan Pengawas Syariah
Dewan Syariah Nasional (DSN) merupakan bagian dari MUI yang memuat fatwa terkait produk keuangan syariah. DSN memiliki tugas dan kewenangan sebagai berikut;
a. Memberikan atau mencabut rekomendasi nama-nama yang akan duduk sebagai anggota DPS pada suatu lembaga keuangan syariah.
b. Mengeluarkan fatwa atas jenis-jenis kegiatan keuangan.
c. Mengeluarkan fatwa atas produk dan jasa keuangan syariah
d. Mengawasi penerapan fatwanyang telah diterapkan
Adapun DPS adalah badan terafiliasi yang ditempatkan oleh DSN dalam setiap lembaga keuangan syariah. DPS dalam menjalankan tugasnya wajib mengikuti fatwa DSN. Tugas dan wewenang DPS, adalah;
a. Melakukan pengawasan secara periodik terhadap lembaga keuangan syariah yang berada dibawah pengawasannya.
b. Mengajukan usulan pengembangan lembaga keuangan syariah yang diawasinya kepada DSN.
c. Merumuskan permasalahan yang memerlukan pembahasan DSN.
3. Komite Akuntansi Syariah-Ikatan Akuntan Indonesia (KAS-IAI)
KAS merupakan komite yang dibentuk IAI untuk merumuskan standar akuntansi syariah, yang dibentuk sejak Oktober 2005. KAS sampai akhir tahun 2006 telah menghasilkan konsep Bangun Prinsip Keuangan Syariah, serta 6 exposure draf PSAK Syariah. Draf yang telah dihasilkan KAS-IAI selanjutnya disahkan oleh DSAK pada tahun 2007.
E. CETAK BIRU PENGEMBANGAN PERBANKAN SYARIAH INDONESIA
Pada tahun 2002, BI menerbitkan “Cetak Biru Pengembangan Perbankan Syariah”, Cetak Biru (blue prtint) ini dibuat untuk memberikan arahan yang ingin dicapai serta tahapan-tahapan untukmewujudkan sasaran pengembangan jangka panjang. Sasaran yang digariskan dalam cetak biru tersebut adalah;
a. Terpenuhinya prinsip syariah dalam operasional perbankan
b. Diterapkannya prinsip kehati-hatian dalam operasional perbankan syariah
c. Terciptanya sistem perbankan syariah yang kompetitif dan efisien.

Comments are closed.

cari disini……


Slideshow

Get the Flash Player to see the slideshow.

Calendar

March 2012
M T W T F S S
« Nov    
 1234
567891011
12131415161718
19202122232425
262728293031