Nov 2, 2011
syariahmuamalah
Comments Off

Lembaga Perekonomian Bukan Bank;Koperasi/BMT

Makalah
LEMBAGA KEUANGAN NON BANK; KOPERASI/BMT
Makalah ini disusun untuk memenuhi tugas mata kuliah Lembaga Perekonomian Umat oleh Dosen pengampu mata kuliah Mahmudah, S.,Ag. M.,Ei

Oleh :
Nurul Lailatul Maghfiroh ( 083 092 048 )

SEKOLAH TINGGI AGAMA ISLAM NEGERI
( STAIN ) JEMBER
November 2011
DAFTAR ISI

Daftar Isi………………………………………………………………………………… i
Kata Pengantar………………………………………………………………………….. ii
BAB : PENDAHULUAN…………………………………………………….. 1
A. Latar Belakang
B. Rumusan Masalah
BAB II : PEMBAHASAN………………………………………………………. 2
A. Lembaga Keuangan; Koperasi/BMT
a) Pengertian
b) Prinsip Operasional
c) Fungsi Lembaga
d) Jenis/Macam-macam Koperasi/BMT
e) Produk atau Jasa
BAB III : PENUTUP…………………………………………………………… 10
A. Kesimpulan
B. Saran-saran
Daftar Pustaka………………………………………………………………………….. 11

KATA PENGANTAR
Bismillahirrahmanirrahim.
Assalamualaikum Wr., Wb
Segala puji bagi Allah yang telah menurunkan Al-Qur’an yang suci dan mulia sebagai penerang dan petunjuk bagi seluruh umat manusia. Shalawat dan salam semoga snantiasa tercurah kepada pembawa risalah kebenaran, al-Islam, Rasul Muhammad saw.. juga kepada keluarganya, para sahabatnya, dan para penhikutnya hingga akhir zaman.
Puji dan syukur kami panjatkan kehadirat Ilahi Rabby., berkat rahmat serta taufiknya makalah Lembaga Perekonomian bukan bank yang dikhususkan dalam pembahasan Kioperasi/BMT ini dapat selesai dengan lancar. Masalah ekonomi memeng tidak akan ada habisnya untuk terus dibahas dan dikaji, begitupun dengan Lembaga Perekonomiannya yang tak luput dari perkembangan. Dan merupakan Lembaga Perekonomian bukan bank, yakni Koperasi/BMT merupakan salah satu sektor ekonomi. Seperti telah dijelaskan pada sistem ekonomi Indonesia, bahwa sistem perekonomian Indonesia diatur berdasarkan pasal 33 UUD 1945 bahwa Koperasi berdasarkan pasal 33 ayat 1. Dalam pasal tersebut disebutkan bahwa, perekonomian disusun sebagai usaha bersama, berdasar atas asas kekeluargaan.
Benar kata pepatah tiada gading yang tak retak, semakin banyak yang kita tahu, maka semakin banyak pula yang belum kita tahu. Maka kami menyadari bahwa apa yang telah kami sajikan ini masih sangat jauh dari kata sempurna. Oleh karena itu, kami sangat berharap kepada segenap pembaca yang budiman masukan, baik berupa kritikan atau saran-saran yang sifatnya membangun.

Wassalamualaikum Wr., Wb
Jember, 02 November 2011

Pemakalah
BAB I
PENDAHULUAN
A. Latar Belakang

Lembaga perekonomian dewasa ini semakin berkembang pesat, baik lembaga perekonomian bank atau non bank. Namun yang akan kita bahas dalam makalih ini adalah lembaga perekononomian non bank;koperasi/BMT.
Saat ini terdapat beragam jenis lembaga perekonomian yang ada di Indonesia, mulai dari kelas tradisional sampai dengan kelas modern pun tersedia. Bahkan dewasa ini perkembangan lembaga perekonomian non bank pun sangan menggembirakan sebagai pengganti sebagian dari kegiatan perbankan yang tidak terlayani selama ini. Pada akhirnya masyarakat punya banyak pilihan dalam rangka memenuhi kebutuhan akan dana untuk membiayai kegiatan usahanya.
Koperasi sebagai salah satu sektor ekonomi Indonesia, harus mampu berperan dalam mewujudkan Demokrasi Ekonomi Indonesia, yang lebih mengutamakan kesejahteraan dan kemakmuran anggota khususnya dan kesejahteraan masyarakat umumnya. Sebagai salah satu sektor perekonomian Indonesia, koperasi harus memiliki kemampuan untuk menghadapi persaingan diantara sektor ekonomi yang lain.

B. Rumusan Masalah

Ada beberapa poin yang akan kami ulas dalam makalah ini, yang dapat kami rumuskan sebagai berikut;
a) Apa pengertian Koperasi/BMT menurut UU maupun definisi umum?
b) Bagaimana prinsip-prinsip operasional lembaga perekonomian non bank;koperasi/BMT?
c) Apa fungsi lembaga tersebut?
d) Apa saja jenis/macam-macam lembaga tersebut?
e) Produk atau jasa apa yang ditawarkan oleh lembaga perekonomian koperasi/BMT?

BAB II
PEMBAHASAN
A. Pengertian Koperasi/BMT

Berdasarkan UU No. 25 Tahun 1992 Koperasi adalah “badab usaha yang bernggotakan orang seorang atau badan hukum koperasi, dengan melandaskan kegiatannya berdasarkan prinsip koperasi, sekaligus sebgai gerakan ekonomi rakyat yang berdasar atas asas kekeluargaan.”
Prof. R.S Soeriaatmadja, mendefinisikan Koperasi sebagai berikut: “Koperasi ialah suatu perkumpulan dari orang-orang yang atas dasar persamaan derajat sebagai manusia, dengan tidak memandang haluan agama dan politik secara sukarela masuk, untuk sekedar memenuhi kebutuhan bersama yang bersifat kebendaan atas tanggungan bersama.”
Jadi dalam garis besarnya, Koperasi dapat dipahami sebagai perkumpulan orang-orang yang secara sukarela memepersatukan diri untuk memperjuangkan peningkatan kesejahteraan ekonomi mereka, melelui pembentukan suatu perusahaan yang dikelola secara demokratis tanpa memandang golongan.
Berdasarkan definisi tersebut dapat diketahui bahwa didalam koperasi setidaknya terdapat dua unsur yang saling berkaitan satu sama lain. Unsur yang pertama adalah ekonomi, sedangkan unsur yang kedua adalah unsur sosial. Sebagai suatu bentuk perusahaan maka koperasi berusaha memperjuangkan pemenuhan kebutuhan ekonomi para anggotanya dengan sebaik-baiknya. Sedangkan sebgai perkumpulan orang, koperasi berusaha memenuhi kebutuhan para anggotanya itu, tanpa menjadikan keuntungan sebagai titik tolak usahanya. Keuntungan memang bukan tujuan utama koperasi. Sebagaimana dikemukakan oleh Bung Hatta, bahwa;”Koperasi didirikan sebagai persekutuan kaum yang lemah untuk membela keperluan hidupnya. Mencapai keperluan hidupnya dengan ongkos semurah-murahnya, bukan keuntungan.” Namun yang lebih diutamakan oleh koperasi adalah peningkatan kesejahteraan ekonomi para anggotanya.
Agar koperasi tidak menyimpang dari tujuannya itu, maka pembentukan dan pengelolaan koperasi harus dilakukan secara demokratis. Pada saat pembentukannya, koperasi harus dibentuk atas dasar adanya kesukarelaan dan kemauan bersama para pendirinya. Kemudian, pada saat pengelolaannya, tiap-tiap anggota koperasi harus turut berpartisipasi dalam mengembangkan usaha serta dalam mengawasi jalannya koperasi.
Bila dirinci lebih jauh, maka beberapa pokok pikiran yang dapat ditarik dri uraian di atas adalah sebagai berikut;
1. Koperasi adalah suatu perkumpulan yang didirikan oleh orang-orang yang memiliki kemampuan ekonomi terbatas, yang bertujuan untuk memperjuangkan peningkatan kesejahteraan ekonomi para anggotanya.
2. Bentuk kerja sama di dalam organisasi koperasi bersifat sukarela.
3. Masing-masing anggota koperasi mempunyai hak dan kewajiban yang sama.
4. Masing-masing anggota koperasi berkewajiban untuk mengembangkan serta mengawasi jalannya usaha koperasi.
5. Resiko dan keuntungan koperasi ditanggung dan dibagi secara adil.

Selain itu, sesungguhnya terdapat jenis keuangan lain di luar perbankan. Lembaga ini sama-sama memilki misi keumatan yang jelas, dengan sistem syariah Islam sebagai sistem operasionalnya. Yang terkait langsung dengan upaya pengentasan kemiskinan adalah Baitul Maal wa Tamwil (BMT). Pada dataran hukum di Indonesia, badan hukum yang paling mungkin untuk BMT adalah koperasi, baik serba usaha (KSU) maupun simpan-pinjam (KSP). Namun demikian, sangat mungkin dibentuk perundangan tersendiri, mengingat sistem operasional BMT tidak sama persis dengan perkoperasian.
BMT merupakan kependekan dari Baitul Maal wa Tamwil atau dapat juga disebut dengan Baitul Maal wa Baitul Tamwil. Secara harfiah Baitul Maal berarti rumah dana dan Baitul Tamwil berarti rumah usaha. Dari pengertian tersebut dapat ditarik kesimpulan, bahwa BMT merupaka organisasi bisnis yang juga berperan sosial.
BMT sebagai lembaga keuangan yang ditumbuhkan dari peran masyarakat secara luas, tidak ada batasan ekonomi, sosial bahkan agama. Semua komponen masyarakat dapat berperan aktif dalam membangun sebuah sistem keuangan yang lebih adil dan yang lebih penting mampu menjangkau lapisan pengusaha yang terkecil seklipun.
BMT tidak digerakkan dengan motif laba semata, tetapi jug motif sosial. Kerena beroperasi dengan pola Syariah, sudah barang tentu mekanisme kontrolnya tidak saja dari aspek ekonomi saja atau kontrol dari luar tetapi agama atau akidah menjadi faktor pengontrol dari dalam yang lebih dominan.
Jadi pada prinsipnya kedua jenis lembaga keuangan non bank ini, yaitu Koperasi ataupun Koperasi Syariah yang disebut dengan BMT, pada hakikatnya adalah ingin meningkatkan taraf kesejahteraan anggotanya. Juga dalam menumbuhkembangkan usaha mikro dan kecil dilingkungannya.

B. Prinsip Operasional

Sebelum berbicara prinsip operasional daripada koperasi, perlu kita ketahui asas dalam koperasi itu sendiri. Berdasarkan UU No. 25 tahun 1992, pasal 2, menetapkan kekeluargaan sebagai asas koperasi. Dan hal ini sejalan dengan apa yang tercantum dalam pasal 33 UUD 1945 ayat 1. Sejauh bentuk-bentuk perusahaan lainnya tidak dibangun sebagai usaha bersama berdasarkan asas kekeluargaan, semangat kekeluargaan ini merupakan pembeda utama antara koperasi dengan perusahaan lainnya.
Perbedaan antara koperasi dengan bentuk-bentuk perusahaan lainnya bukan hanya terletak padalandasan dan asasnya, tapi juga pada prinsip-prinsip pengelolaan organisasi dan usaha yang dilakukannya. Prinsip-prinsip pengelolaan organisasi dan usaha koperasi merupakan penjabaran lebih lanjut dari asas kekeluargaan yang dianut oleh koperasi. Prinsip-prinsip koperasi ini yang mengatur baik mengenai hubungan antar koperasi denga para anggotanya, hubungan antar sesama anggota koperasi, pola kepengurusan organisasi, serta mengenai tujuan yang igin dicapai oleh koperasi sebagai lembaga ekonomi yang berasas kekeluargaan.
Selain itu, prinsip-prinsip koperasi ini juga mengatur pola kepengelolaan usaha koperasi. Oleh karena itu, secara lebih terinci, ia juga mengatur pola kepemilikan modal koperasi serta pembagian hasil sisa usahanya.
Dalam Bab III, bagian Kedua, Pasal 5 UU No. 25 Tahun 1992 diuraikan, bahwa;
1. Koperasi melaksanakan prinsip koperasi sebagai berikut;
a. Keanggotaan bersifat sukarela dan terbuka,
b. Pengelolaan dilakukan secara demokratis,
c. Pembagian sisa hasil usaha dilakukan secara adil sebanding dengan besarnya jasa usaha masing-masing anggota,
d. Pemberian balas jasa yang terbatas terhadap modal,
e. Kemandirian.
2. Dalam mengembangkan Koperasi, maka koperasi melaksanakan pula prinsip Koperasi, sebagai berikut;
a. Pendidikan perkoperasian,
b. Kerjasama antar koperasi.

Dalam penjelasan dari Pasal 5 UU No. 25 Tahun 1992 tersebut, diuraikan bahwa prinsip koperasi adalah merupakan satu kesatuan dan tidak dapat dipisahkan dalam kehidupan berkoperasi. Dengan melaksanakan keseluruhan prinsip tersebut, koperasi mewujudkan dirinya sebagai badan usaha sekaligus sebagai gerakan ekonomi rakyat yang berwatak sosial.
Prinsip koperasi ini merupakan esensi dari dasar kerja koperasi sebagai badan usaha dan merupakan ciri khas serta jati diri koperasi. Dengan adanya prinsip tersebut, koperasi dapat dibedakan dari badan usaha lainnya.
Dalam melaksanakan usahanya BMT, berpegang teguh pada prinsip utama sebagai berikut;
1) Keimanan dan ketaqwaan kepada Allah dengan mengimplementasikannya pada prinsip-prinsip syariah dan muamalah dalam kehidupan nyata.
2) Keterpaduan, yakni nilai-nilai spiritual dan moral menggerakkan dan mengarahkan etika bisnis yang dinamis, proaktif, progresif adil dan berakhlaq mulia.
3) Kekeluargaan,
4) Kebersamaan,
5) Kemandirian,
6) Profesionalisme,
7) Istiqomah.

C. Fungsi Lembaga

Dasar hukum operasional koperasi Indonessia adalah UU No. 25 Tahun 1992, tentang fungsi dan peran kopersi yang diatur dalam Bab III Pasal 4. Berikut kutipan bunyi lengkap pasal 4 UU No. 25/1992;
Fungsi dan Peran Koperasi adalah:
a. Membangun dan mengembangkan potensi dan kemampuan ekonomi anggota pada khususnya dan masyarakat pada umumnya untuk meningkatkan kesejahteraan ekonomi dan sosialnya;
b. Berperan serta secara aktif dalam upaya mempertinggi kwalitas kehidupan manusia dan masyarakat;
c. Memperkokoh perekonomian rakyat sebagai dasar kekuatan dan ketahanan perekonomian nasional dengan koperasi sebagai sokogurunya;
d. Berusaha untuk mewujudkan dan mengembangkan perekonomian nasional yang merupakan usaha bersama berdasar atas dasar asas kekeluargaan dan demokrasi ekonomi.
Dalam rangka mencapai tujuannya, BMT berfungsi:
1) Mengidentifikasi, memobilisasi, mengorganisasi, mendorong dan mengembangkan potensi serta kemampuan potensi ekonomi anggota, kelompok anggota muamalat (Pokusma) dan daerah kerjanya;
2) Meningkatkan kwalitas SDM anggota dan Pokusma menjadi lebih profesional dan islami sehingga semakin utuh dan tangguh dalam menghadapi persaingan global;
3) Menggalang dan memobilisasi potensi masyarakat dalam rangka meningkatkan kesejahteraan anggota;
4) Menjadi perantara keuangan (financial intermediary), antara aghniya’ sebagai shohibul maal dengan du’afa sebagai mudhorib, terutama untuk dana-dana sosial seperti zakat, infaq, sedekah, wakaf, hibah dll;
5) Menjadi perantara keuangan (financial intermediary), antara pemilik dana (shohibil maal), baik sebagai pemodal maupun sebagai penyimpan dengan pengguna dana (mudhorib) untuk pengembangan usaha yang produktif.

D. Jenis/Macam-macam Koperasi/BMT

Untuk memisah-misahkan koperasi yang bersifat heterogen itu satu sama lainnya, Indonesia dalam sejarahnya menggunakan berbagai dasar atau kriteria seperti: lapangan usaha, tempat tinggal para anggota, golongan dan fungsi ekonominya. Pemisahan yang menggunakan berbagai kriteria seperti tersebut diatas itu selanjutnya disebut dengan penjenisan. Dalam perkembangannya kriteria yang dipergunakan berubah-ubah dari waktu kewaktu.
Peraturan Pemerintah NO. 60 Tahun 1959 tentang perkembangan Gerakan Koperasi (Pasal 2), mengatakan sebagai berikut:
(1) Pada dasarnya yang dimaksud dengan penjenisan koperasi ialah pembedaan koperasi yang didasarkan pada golongan dan fungsi ekonomi.
(2) Dalam peraturan ini dasar penjenisan koperasi ditekankan pada lapangan usaha dan atau tempat tinggal para anggota suatu koperasi.
Berdasarkan ketentuan seperti tersebut dalam Pasal 2 PP 60/1959, maka terdapatlah 7 jenis koperasi (Pasal 3) yaitu:
a. Koperasi Desa
b. Koperasi Pertanian
c. Koperasi Peternakan
d. Koperasi Perikanan
e. Koperasi Kerajinan/Industri
f. Koperasi Simpan Pinjam
g. Koperasi Konsumsi
Dalam Pasal 4 disebutkan bahwa jenis-jenis koperasi lain dapat didirikan asalkan sesuai dengan Undang-Undang Koperasi dan Peraturan Pemerintah.
Istilah penjenisan koperasi ini juga digunakan dalam Undaang-Undang No. 12/67 tentang Pokok-pokok Perkoperasian (Pasal 17) yang mengatakan:
(1) Penjenisan koperasi didasarkan pada kebutuhan dari dan untuk efisiensi suatu golongan dalam masyarakat yang homogen karena kesamaan aktivitas/kepentingan ekonominya guna mencapai tujuan bersama anggota-anggotanya.
(2) Untuk maksud efisiensi dan ketertiban, guna kepentingan dan perkembangan koperasi Indonesia, ditiap daerah kerja hanya terdapat satu koperasi yang sejenis dan setingkat.
Dengan demikian, maka Undang-Undang No. 12/67 ini telah memberikan ruang gerak yang lebih luas bagi pertumbuhan dan perkembangan bermacam-macam jenis koperasi di Indonesia.

E. Produk atau Jasa

Jumlah dana yang dapat dihimpun mellui Koperasi/BMT sesungguhnya tidak terbatas. Namun demikian, Koperasi/BMT harus mampu mengidentifikasi berbagai sumber dana dan mengemasnya kedalam produk-produknya memiliki nilai jual yang layak.
Dalam perkembangannya, produk dan jasa dari koperasi itu sendiri adalah terus berkembang sesuai dengan perkembangan jenis dari koperasi itu sendiri. Namun yang akan kami paparkaan disi adalah beberapa produk dari BMT.
1. Penghimpunan Dana (Funding)
a. Prinsip Wadi’ah
Wadi’ah berarti titipan. Jadi prinsip simpanan wadi’ah merupakan akad penitipan barang atau uang pada BMT, oleh sebab itu, BMT berkewajiban menjaga dan merawat barang tersebut dengan baik serta mengembalikannya saat penitip (muwadi’) menghendakinya.

b. Prinsip Mudhorobah
Prinsip mudhorobah merupakan akad kerja sama modal dari pemilik dana (shohibul maal) dengan pengelola dana atau pengusaha (mudhorib) atas dasar bagi hasil. Dalam hal penghimpunan dana, BMT berfungsi sebagai mudhorib dan penyimpan sebagai shohibul maal.
2. Pembiayaan (financing-lending)
Menurut pemanfaatannya, pembiayaan BMT dapat dibagi menjadi dua yakni pembiayaan investasi dan pembiayaan modal kerja.
a. Pembiayaan Investasi
Pembiayaan yang digunakan untuk pemenuhan barang-barang permodalan (capital goods) serta fasilitas-fasilitas lain yang erat hubungannya dengan hal tersebut.

b. Pembiayaan Modal Kerja
Pembiayaan yang ditujukan untuk pemenuhan, peningkatan produksi, dalam arti yang luas dan menyangkut semua sektor ekonomi, perdagangan dalam arti yang luas maupun penyediaan jasa.
Sedangkan menurut sifatnya, pembiayaan juga dibagi menjadi dua, yakni pembiayaan produktif dan konsumtif.
a. Pembiayaan Produktif
Yaitu pembiayaan yang ditujukan untuk memenuhi kebutuhan produksi dalam arti yang sangat luas seperti pemenuhan kebutuhan modal untuk meningkatkan volume penjualan dan produksi, pertanian, perkebunan maupun jasa.
b. Pembiayaan Konsumtif
Yaitu pembiayaan yang ditujukan untuk memenuhi kebutuhan konsumsi, baik yang digunakan sesaat maupun dalam jangka waktu yang relatif panjang.

BAB III
PENUTUP
A. Kesimpulan

Berdasarkan UU No. 25 Tahun 1992 Koperasi adalah “badab usaha yang bernggotakan orang seorang atau badan hukum koperasi, dengan melandaskan kegiatannya berdasarkan prinsip koperasi, sekaligus sebgai gerakan ekonomi rakyat yang berdasar atas asas kekeluargaan.”
Dalam garis besarnya, Koperasi dapat dipahami sebagai perkumpulan orang-orang yang secara sukarela memepersatukan diri untuk memperjuangkan peningkatan kesejahteraan ekonomi mereka, melelui pembentukan suatu perusahaan yang dikelola secara demokratis tanpa memandang golongan.
BMT merupakan kependekan dari Baitul Maal wa Tamwil atau dapat juga disebut dengan Baitul Maal wa Baitul Tamwil. Secara harfiah Baitul Maal berarti rumah dana dan Baitul Tamwil berarti rumah usaha. Dari pengertian tersebut dapat ditarik kesimpulan, bahwa BMT merupaka organisasi bisnis yang juga berperan sosial.
Dalam Bab III, bagian Kedua, Pasal 5 UU No. 25 Tahun 1992 diuraikan, bahwa;
1) Koperasi melaksanakan prinsip koperasi sebagai berikut;
a) Keanggotaan bersifat sukarela dan terbuka,
b) Pengelolaan dilakukan secara demokratis,
c) Pembagian sisa hasil usaha dilakukan secara adil sebanding dengan besarnya jasa usaha masing-masing anggota,
d) Pemberian balas jasa yang terbatas terhadap modal,
e) Kemandirian.
2) Dalam mengembangkan Koperasi, maka koperasi melaksanakan pula prinsip Koperasi, sebagai berikut;
a. Pendidikan perkoperasian,
b. Kerjasama antar koperasi.
Dalam melaksanakan usahanya BMT, berpegang teguh pada prinsip utama sebagai berikut;
a. Keimanan dan ketaqwaan kepada Allah dengan mengimplementasikannya pada prinsip-prinsip syariah dan muamalah dalam kehidupan nyata.
b. Keterpaduan, yakni nilai-nilai spiritual dan moral menggerakkan dan mengarahkan etika bisnis yang dinamis, proaktif, progresif adil dan berakhlaq mulia.
c. Kekeluargaan,
d. Kebersamaan,
e. Kemandirian,
f. Profesionalisme,
g. Istiqomah.
Fungsi dan Peran Koperasi adalah:
a) Membangun dan mengembangkan potensi dan kemampuan ekonomi anggota pada khususnya dan masyarakat pada umumnya untuk meningkatkan kesejahteraan ekonomi dan sosialnya;
b) Berperan serta secara aktif dalam upaya mempertinggi kwalitas kehidupan manusia dan masyarakat;
c) Memperkokoh perekonomian rakyat sebagai dasar kekuatan dan ketahanan perekonomian nasional dengan koperasi sebagai sokogurunya;
d) Berusaha untuk mewujudkan dan mengembangkan perekonomian nasional yang merupakan usaha bersama berdasar atas dasar asas kekeluargaan dan demokrasi ekonomi.
Dalam rangka mencapai tujuannya, BMT berfungsi:
a. Mengidentifikasi, memobilisasi, mengorganisasi, mendorong dan mengembangkan potensi serta kemampuan potensi ekonomi anggota, kelompok anggota muamalat (Pokusma) dan daerah kerjanya;
b. Meningkatkan kwalitas SDM anggota dan Pokusma menjadi lebih profesional dan islami sehingga semakin utuh dan tangguh dalam menghadapi persaingan global;
c. Menggalang dan memobilisasi potensi masyarakat dalam rangka meningkatkan kesejahteraan anggota;
d. Menjadi perantara keuangan (financial intermediary), antara aghniya’ sebagai shohibul maal dengan du’afa sebagai mudhorib, terutama untuk dana-dana sosial seperti zakat, infaq, sedekah, wakaf, hibah dll;
e. Menjadi perantara keuangan (financial intermediary), antara pemilik dana (shohibil maal), baik sebagai pemodal maupun sebagai penyimpan dengan pengguna dana (mudhorib) untuk pengembangan usaha yang produktif.
Berdasarkan ketentuan seperti tersebut dalam Pasal 2 PP 60/1959, maka terdapatlah 7 jenis koperasi (Pasal 3) yaitu:
1. Koperasi Desa
2. Koperasi Pertanian
3. Koperasi Peternakan
4. Koperasi Perikanan
5. Koperasi Kerajinan/Industri
6. Koperasi Simpan Pinjam
7. Koperasi Konsumsi
3. Penghimpunan Dana (Funding)
c. Prinsip Wadi’ah
Wadi’ah berarti titipan. Jadi prinsip simpanan wadi’ah merupakan akad penitipan barang atau uang pada BMT, oleh sebab itu, BMT berkewajiban menjaga dan merawat barang tersebut dengan baik serta mengembalikannya saat penitip (muwadi’) menghendakinya.

d. Prinsip Mudhorobah
Prinsip mudhorobah merupakan akad kerja sama modal dari pemilik dana (shohibul maal) dengan pengelola dana atau pengusaha (mudhorib) atas dasar bagi hasil. Dalam hal penghimpunan dana, BMT berfungsi sebagai mudhorib dan penyimpan sebagai shohibul maal.
Pembiayaan (financing-lending)
Menurut pemanfaatannya, pembiayaan BMT dapat dibagi menjadi dua yakni pembiayaan investasi dan pembiayaan modal kerja.
a. Pembiayaan Investasi
b. Pembiayaan Modal Kerja
Sedangkan menurut sifatnya, pembiayaan juga dibagi menjadi dua, yakni pembiayaan produktif dan konsumtif.

a. Pembiayaan Produktif
b. Pembiayaan Konsumtif

B. Saran-saran

Kami sadar masih banyak kekurangan yang terdapat pada tulisan kami ini. Untuk itu, kami sangat mengharapkan kritik dan saran yang sifatnya membangun untuk lebih menyempurnakan apa yang telah kami sajikan ini.

DAFTAR PUSTAKA

Hendrojogi, M.Sc, Drs.,1997. KOPERASI; Asas-asas, Teori, dan Praktik, PT. Raja Grafindo Persada, Jakarta.
Kasmir, S.E. M.M., 2011. Bank dan Lembaga Keuangan Lainnya, cetakan II, PT. Raja Grafindo Persada, Jakarta.
Ridwan, Muhammad., 2004. Manajemen Baitul Maal wa Tamwil, UII Press, Yogyakarta.
Baswir, Revrisond., 1997. Koperasi Indonesia, cetakan pertama, BPFE, Yogyakarta.
Tim MGMP Ekonomi SMU Kodya Surabaya., 1996. Ekonomi, PT. Edumedia, Surabaya.

Comments are closed.

cari disini……


Slideshow

Get the Flash Player to see the slideshow.

Calendar

November 2011
M T W T F S S
« Oct   Mar »
 123456
78910111213
14151617181920
21222324252627
282930